Kalurahan Gilangharjo

Dasar hukum  Penyelenggaraan PPID :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Nomor 4846). (unduh)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112. Tambahan lembaran Negara Nomor5038) (unduh)
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standart Layanan Informasi Publik. (unduh)
4. Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. (unduh)
5. Peraturan Bupati Bantul No. 121 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan. (unduh)
6. Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul. (unduh)
7. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik. (unduh)
8. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Nomor 35 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kabupaten Bantul. (unduh)
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. (unduh)
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 380 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Bantul (unduh)
11. Peraturan Kalurahan Gilangharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang PPID (unduh)
12. Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelola PPID Kalurahan Gilangharjo. (unduh)